JAKARTA, FAJAR -- Data honorer Kategori 1 (K1) dari sembilan instansi pusat dan 203 instansi daerah menjalani verifikasi ulang.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
VERIFIKASI ulang itu dilakukan menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan data honorer K1 hasil uji publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
"Verifikasi ulang dilakukan dengan memanggil pejabat terkait dan menurunkan tim ke lapangan. Saya targetkan akhir Juli verifikasi ini sudah selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, di Jakarta, Kamis, 21 Juni.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Dijelaskan Azwar, berdasarkan database BKN terdapat 152.310 honorer K1. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN dan BPKP hingga 11 Juni 2012 lalu tersaring 71.676 honorer K1. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan uji publik selama 14 hari.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Dari hasil uji publik tersebut, diperoleh sanggahan dari berbagai instansi maupun kalangan masyarakat sebanyak 364 sanggahan. "Sanggahan yang masuk akan ditindaklanjuti ke lapangan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk di dalamnya melibatkan pihak kepolisian," ujar Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan penetapan formasi untuk tenaga honorer K1 dalam tahun anggaran 2012.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
"Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengusulkan pemberkasan dalam penetapan NIP (nomor induk pegawai, red) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS," jelas Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Sementara itu, terkait remunasi pegawai negeri sipil, terungkap jika hampir Rp25 triliun anggaran negara tersedot untuk membayar hal ini di 76 instansi pusat. "Itu baru pusat saja, belum lagi daerah. Kalau kualitas sumber daya manusia aparatur kita masih tetap rendah seperti sekarang, itu berarti uang negara hanya terbuang sia-sia," tutur Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Anggaran sebesar itu, lanjut dia, belum termasuk biaya perjalanan dinas. Karena itu, setiap tahunnya belanja pegawai selalu meningkat. (jpnn)
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
VERIFIKASI ulang itu dilakukan menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya kecurangan data honorer K1 hasil uji publik oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
"Verifikasi ulang dilakukan dengan memanggil pejabat terkait dan menurunkan tim ke lapangan. Saya targetkan akhir Juli verifikasi ini sudah selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, di Jakarta, Kamis, 21 Juni.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Dijelaskan Azwar, berdasarkan database BKN terdapat 152.310 honorer K1. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh BKN dan BPKP hingga 11 Juni 2012 lalu tersaring 71.676 honorer K1. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan uji publik selama 14 hari.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Dari hasil uji publik tersebut, diperoleh sanggahan dari berbagai instansi maupun kalangan masyarakat sebanyak 364 sanggahan. "Sanggahan yang masuk akan ditindaklanjuti ke lapangan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, termasuk di dalamnya melibatkan pihak kepolisian," ujar Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Hasil verifikasi tersebut akan menjadi bahan penetapan formasi untuk tenaga honorer K1 dalam tahun anggaran 2012.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
"Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengusulkan pemberkasan dalam penetapan NIP (nomor induk pegawai, red) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer Menjadi CPNS," jelas Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Sementara itu, terkait remunasi pegawai negeri sipil, terungkap jika hampir Rp25 triliun anggaran negara tersedot untuk membayar hal ini di 76 instansi pusat. "Itu baru pusat saja, belum lagi daerah. Kalau kualitas sumber daya manusia aparatur kita masih tetap rendah seperti sekarang, itu berarti uang negara hanya terbuang sia-sia," tutur Azwar.
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Honorer K1
Anggaran sebesar itu, lanjut dia, belum termasuk biaya perjalanan dinas. Karena itu, setiap tahunnya belanja pegawai selalu meningkat. (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar